 |
| Presiden As Donald Trump |
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNAIDS mengeluarkan peringatan serius terhadap dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump. Salah satu sorotan utama adalah pemotongan dana bantuan internasional yang sebelumnya sangat vital dalam mendukung program pengobatan HIV/AIDS di negara-negara berkembang. Menurut laporan resmi PBB, lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia berisiko kehilangan akses pengobatan akibat kebijakan tersebut.
Pemerintahan Trump menghidupkan kembali kebijakan Global Gag Rule, yang melarang organisasi luar negeri yang menerima bantuan dari AS untuk memberikan informasi atau layanan terkait aborsi. Meskipun fokus utamanya pada layanan aborsi, kebijakan ini berdampak luas hingga mencakup layanan kesehatan lainnya seperti kontrasepsi, pengobatan HIV, hingga pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Banyak organisasi non-pemerintah yang menolak mematuhi syarat tersebut, akhirnya kehilangan pendanaan dan terpaksa menutup layanan mereka. Padahal, organisasi-organisasi ini sebelumnya memainkan peran penting dalam menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis bagi penderita HIV, terutama di wilayah yang sistem kesehatannya masih lemah.
Krisis ini menunjukkan dampak domino dari kebijakan politik luar negeri terhadap kesehatan publik global. Ketika dukungan dana dihentikan, rantai pasokan obat-obatan terganggu, klinik ditutup, dan kampanye kesadaran masyarakat terhenti. Akibatnya, tingkat infeksi HIV yang selama ini berhasil ditekan mulai kembali meningkat di berbagai wilayah.
UNAIDS memperingatkan bahwa tanpa akses pengobatan yang konsisten, risiko penyebaran HIV akan meningkat tajam, terutama di wilayah-wilayah berisiko tinggi. Terapi ARV bukan hanya menjaga daya tahan tubuh pasien, tetapi juga mengurangi jumlah virus dalam tubuh hingga tidak terdeteksi, yang berarti peluang penularan menjadi hampir nol. Ketika terapi ini terhenti, dampaknya sangat besar.
Selain itu, penghentian dukungan terhadap edukasi seksual dan distribusi alat kontrasepsi menyebabkan peningkatan kasus kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi tidak aman, dan penularan penyakit menular seksual lainnya. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk membatasi layanan aborsi justru menciptakan masalah kesehatan tambahan di negara-negara penerima bantuan.
Banyak klinik di Afrika Timur dan Selatan yang terpaksa menghentikan layanan karena ketergantungan pada dana bantuan AS. Laporan dari beberapa negara menunjukkan lonjakan angka kematian akibat HIV karena pasien tidak lagi mampu membeli obat sendiri atau tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.
Di Asia dan Amerika Latin, situasi serupa juga terjadi. Klinik-klinik yang selama ini beroperasi dengan pendanaan luar negeri terpaksa mengurangi jam operasional, memberhentikan tenaga medis, hingga menutup layanan sepenuhnya. Akibatnya, komunitas-komunitas berisiko tinggi tidak lagi mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNAIDS telah menyerukan kepada komunitas internasional untuk memperkuat dukungan terhadap sistem kesehatan global dan tidak menjadikan kesehatan sebagai senjata politik. Mereka mengingatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang seharusnya tidak terpengaruh oleh kebijakan unilateral satu negara.
Pemerintah-pemerintah lain di Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Norwegia berupaya menutup kekosongan pendanaan dengan meningkatkan kontribusi mereka. Namun, kebutuhan global yang sangat besar membuat kontribusi ini belum cukup untuk menggantikan peran Amerika Serikat secara penuh.
Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari kebijakan luar negeri AS yang memotong bantuan kesehatan global:
| Aspek | Dampak |
|---|---|
| Akses terhadap ARV | Lebih dari 6 juta orang kehilangan pengobatan HIV |
| Penularan HIV | Peningkatan risiko karena terapi terganggu |
| Klinik Kesehatan | Penutupan fasilitas kesehatan di lebih dari 30 negara |
| Edukasi Seksual | Penurunan distribusi kondom dan informasi seks aman |
| Kesehatan Ibu & Anak | Meningkatnya angka kehamilan berisiko dan kematian ibu |
Banyak pakar mengkritik pendekatan ini sebagai bentuk politisasi bantuan kemanusiaan. Keputusan yang diambil karena alasan ideologis menyebabkan hilangnya nyawa yang sebenarnya bisa diselamatkan. Bahkan dalam laporan tahunannya, UNAIDS menyatakan bahwa kemunduran ini bisa menghancurkan pencapaian global selama dua dekade terakhir dalam perang melawan HIV.
Pemerintahan setelah Trump mencoba memperbaiki situasi dengan mencabut kembali kebijakan kontroversial tersebut dan mengembalikan sebagian dana. Namun kerusakan yang telah terjadi sangat luas dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Banyak komunitas tidak hanya kehilangan layanan, tetapi juga kepercayaan terhadap lembaga donor internasional.
Untuk mencegah krisis serupa di masa depan, PBB mengusulkan pembentukan mekanisme bantuan global yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendanaan tidak boleh bergantung pada satu negara saja, melainkan harus berasal dari kontribusi kolektif komunitas internasional.
Organisasi masyarakat sipil, LSM internasional, dan kelompok-kelompok advokasi terus mendorong dunia agar kembali ke jalur kerja sama multilateral yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama, bukan sebagai alat politik luar negeri.
Kesimpulannya, pelajaran penting dari krisis ini adalah bahwa keputusan politik dari satu negara adidaya dapat berdampak besar terhadap jutaan nyawa manusia di seluruh dunia. Dalam hal kesehatan publik, solidaritas global dan keadilan dalam pendanaan harus menjadi prinsip utama.
Baca Juga: